PATI, suaramerdeka.com – Anggaran Dana Desa (ADD) hingga saat ini belum menyentuh pendidikan nonformal atau pendidikan luar sekolah (PNF/PLS). Hal itu diungkapkan peserta Pengabdian Masyarakat Unnes di Pati, Kamis (15/8).”Dana Desa selama ini untuk kegiatan ifrastruktur, terutama pengerasan jalan. Belum menyentuh pendidikan luar sekolah,” jelas To’at, pengelola Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Desa Trimulyo, Kayen.
Padahal di PKBM itu ada 26 siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, B, dan C, setara SD, SMP, dan SMA. ”Setiap tahun kami meluluskan puluhan siswa Kejar Paket C. Pada 2017 sebanyak 35 siswa, tahun 2018 ada 24 siswa yang lulus. Tahun ini kami memiliki 25 siswa Kejar Paket C.”
Pernyataan To’at itu juga diamini para peserta lain. Ada 10 pengelola PKBM yang diundang dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat Unnes yang diketuai Dr Utsman, ketua Jurusan PLS FIP Unnes. Temanya Strategi perencanaan dalam pengelolaan Kampung Literasi berbasis potensi dan konservasi bagi pengelola PKBM di Pati.
Yakni PKBM Damar Kecamatan Gabus, Citra Sarana (Tambakrono), Bina Karya (Kayen), Margomukti (Margorejo), Danur Wendho (Gembong), Karunia (Tlogowungu), Tut Wuri (Jakenan), Handayani (Jaken), Arum Wangi (Pucakwangi), dan Setia Budi Kecamatan Kota Pati. ”PLS yang sudah dibantu Dana Desa adalah PAUD,” jelas sejumlah peserta lainnya.
Ali Arifin, salah satu pembicara menjelaskan bahwa sebenarnya penggunaan dana desa selain untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan juga untuk pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa.
”Dana Desa yang bersumber dari APBN bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Namun demikian, karena pengelolaannya murni diserahkan desa, sebaiknya para pengelola PKBM mengomunikasikan hal ini dengan aparat pemerintah desa setempat,” jelasnya.
Endang Sri Mulyani, Kabid PAUD Dikmas Disdikbud Pati, pembicara lain menyatakan bahwa sebenarnya Dana Desa sudah menyentuh PNF/PLS, terutama PAUD. Barangkali para pengelola PKBM dan LKP (Lembaga Kursus dan Ketrampilan) belum membaur dan membicarakan hal ini dengan perangkat desa setempat.
”Tujuan pendirian PKBM adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jadi memang diharapkan PKBM, termasuk LKP bisa mandiri, kreatif, tidak menunggu bantuan pemerintah. Kalau panjenengan diam saja, tidak ada komunikasi dengan kepala desa maka lama-kelamaan akan tutup karena tidak ada kegiatan,” katanya.
Terpisah, Wakil Bupati Pati Saiful Arifin (Safin) menyatakan seluruh pengelolaan Dana Desa ada di pemerintahan desa masing-masing. ”Penggunaan Dana Desa sementara ini tercurah untuk infrastruktur, karena memang belum selesai,” tandasnya.